Ini Evaluasi DPD soal Layanan Manasik Haji

Posted By : sumail/ 133 0

Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun ini, masyarakat di daerah cukup puas dengan pelayanan fasilitas penginapan, katering dan transportasi di Tanah Suci dari Kemenag.

Menurutnya, keluhan dari jemaah yang masih banyak disampaikan hanya seputar pelayanan manasik haji.

Jakarta – Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun ini, masyarakat di daerah cukup puas dengan pelayanan fasilitas penginapan, katering dan transportasi di Tanah Suci dari Kemenag.

Menurutnya, keluhan dari jemaah yang masih banyak disampaikan hanya seputar pelayanan manasik haji.

“Jemaah kita banyak orang kampung yang tidak paham menggunakan fasilitas seperti hotel atau toilet. Manasik musim haji selanjutnya terkait informasi cara penggunaan fasilitas haji perlu disampaikan lebih detail agar jemaah yang dari kampung bisa lebih paham,” kata Abdul, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10/2018).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nizar Ali, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Nabil turut mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Nabil yang ikut menjadi pengawas ibadah haji tahun ini merasakan ada perbaikan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, yang perlu dievaluasi pada tahun depan adalah pelayanan haji kepada jemaah pengguna kursi roda.

“Petugas haji untuk melayani Jemaah kursi roda perlu ditambah. Bila perlu ada petugas khusus yang didatangkan dari Indonesia untuk membantu Jemaah pengguna kursi roda. Sebab, kalau menggunakan tenaga lokal Arab Saudi untuk melayani Jemaah kursi roda selain mahal juga terkadang kasar,” katanya.

Oleh karenanya dia meminta petugas haji yang ditempatkan di hotel untuk melayani Jemaah Indonesia ditambah.

Sementara Anggota DPD Provinsi Gorontalo Abdurrahman Abubakar Bahmid menganggap petugas haji Indonesia tahun ini seperti seorang mujahid yang bekerja tulus dan ikhlas melayani jemaah. Dia juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang diterjunkan melayani jemaah haji.

“Jumlah jemaah haji yang meninggal bisa ditekan. Artinya pelayanan kesehatan mengalami kemajuan,” ucapnya.

Bahmid mengusulkan pada musim haji tahun depan tim kesehatan haji ditambah agar pelayanan kepada jemaah khususnya yang lansia dan berisiko tinggi bisa lebih maksimal.

“Kita harap jemaah haji yang meninggal setiap tahun mengalami penurunan,” katanya.

Senator Kalimantan Timur Muslihuddin Abdurrasyid menyarankan agar Kemenag membuat buku manasik haji yang lebih ringkas untuk jemaah. Selain itu, diusulkan agar Kemenag merekrut juru masak langsung dari daerah untuk menyiapkan makanan.

“Menu makanan perlu disesuaikan dengan jemaah haji kita,” sarannya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nizar Ali mengakui bahwa pelayanan bimbingan manasik haji kepada jemaah belum optimal. Hal ini terjadi karena petugas pembimbing ibadah masih kurang, sementara waktu pelaksanaan manasik terbatas.

“Bimbingan manasik baru bisa kita laksanakan setelah jemaah melunasi BPIH. Rentang waktu pelunasan BPIH dan keberangkatan jemaah terlalu mepet, selain itu jumlah jemaah sangat besar tidak sebanding dengan petugas pemberi bimbingan. Imbasnya bimbingan manasik kurang optimal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Nizar juga menyambut positif usul perekrutan juru masak dari daerah untuk melayani katering jemaah haji.

“Kita persiapkan nanti tukang masak dari Indonesia dan menunya nusantara. Tahun depan menu makanan kita upayakan buat system zonasi. Misalkan jemaah Sumatera yang berada di sektor 1 menunya Sumatera,” kata Nizar dalam RDP.

Sumber: Detik

Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Menag: Biaya Haji dan Umrah Disesuaikan

Posted By : sumail/ 96 0

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, kebijakan Arab Saudi menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 5% sejak awal 2018 akan membuat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah disesuaikan naik.

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, kebijakan Arab Saudi menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 5% sejak awal 2018 akan membuat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah disesuaikan naik.

Dia mengatakan, sejak Januari 2018 pemerintah Arab Saudi sudah mengimplementasikan aturan baru terkait dengan penarikan pajak PPN dengan tarif 5% terhadap seluruh warganya, maupun kepada warga negara asing (WNA).

Penerapan tarif PPN pajak 5% juga berlaku bagi semua barang termasuk makanan, minuman, pelayanan yang ujungnya berbentuk retribusi bagi Arab Saudi.

“Tidak terkecuali umrah dan haji. Karenanya sudah bisa diperkirakan biaya umrah dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan 5% ini,” kata Lukman di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).

Lukman bilang, Kementerian Agama juga sudah melakukan perhitungan terkait dengan komponen apa saja yang akan naik usai adanya kebijakan penarikan pajak PPN 5% oleh Arab Saudi.

Bahkan, dirinya menegaskan hasil hitungan mengenai komponen perjalanan haji dan umrah itu akan disampaikan kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tentunya nanti kita akan hitung, kami di Kemenag karena fokus pada haji kami sedang mendalami seluruh komponen biaya haji 2018 yang sebentar lagi saya sampaikan ke Komisi VIII untuk dibahas bersama,” tambah dia.

Mengenai estimasi kenaikan biaya haji dan umrah paska kebijakan Arab Saudi tarik pajak 5% ini, Lukman belum bisa menyampaikannya secara pasti. Namun diharapkan tidak besar.

“Kalau pajaknya 5%, kita harap kenaikannya tidak jauh dari itu,” tutup dia. (ara/ara)

Sumber: DetikFinance