Ini Evaluasi DPD soal Layanan Manasik Haji

Posted By : sumail/ 134 0

Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun ini, masyarakat di daerah cukup puas dengan pelayanan fasilitas penginapan, katering dan transportasi di Tanah Suci dari Kemenag.

Menurutnya, keluhan dari jemaah yang masih banyak disampaikan hanya seputar pelayanan manasik haji.

Jakarta – Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun ini, masyarakat di daerah cukup puas dengan pelayanan fasilitas penginapan, katering dan transportasi di Tanah Suci dari Kemenag.

Menurutnya, keluhan dari jemaah yang masih banyak disampaikan hanya seputar pelayanan manasik haji.

“Jemaah kita banyak orang kampung yang tidak paham menggunakan fasilitas seperti hotel atau toilet. Manasik musim haji selanjutnya terkait informasi cara penggunaan fasilitas haji perlu disampaikan lebih detail agar jemaah yang dari kampung bisa lebih paham,” kata Abdul, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10/2018).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nizar Ali, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Nabil turut mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Nabil yang ikut menjadi pengawas ibadah haji tahun ini merasakan ada perbaikan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, yang perlu dievaluasi pada tahun depan adalah pelayanan haji kepada jemaah pengguna kursi roda.

“Petugas haji untuk melayani Jemaah kursi roda perlu ditambah. Bila perlu ada petugas khusus yang didatangkan dari Indonesia untuk membantu Jemaah pengguna kursi roda. Sebab, kalau menggunakan tenaga lokal Arab Saudi untuk melayani Jemaah kursi roda selain mahal juga terkadang kasar,” katanya.

Oleh karenanya dia meminta petugas haji yang ditempatkan di hotel untuk melayani Jemaah Indonesia ditambah.

Sementara Anggota DPD Provinsi Gorontalo Abdurrahman Abubakar Bahmid menganggap petugas haji Indonesia tahun ini seperti seorang mujahid yang bekerja tulus dan ikhlas melayani jemaah. Dia juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang diterjunkan melayani jemaah haji.

“Jumlah jemaah haji yang meninggal bisa ditekan. Artinya pelayanan kesehatan mengalami kemajuan,” ucapnya.

Bahmid mengusulkan pada musim haji tahun depan tim kesehatan haji ditambah agar pelayanan kepada jemaah khususnya yang lansia dan berisiko tinggi bisa lebih maksimal.

“Kita harap jemaah haji yang meninggal setiap tahun mengalami penurunan,” katanya.

Senator Kalimantan Timur Muslihuddin Abdurrasyid menyarankan agar Kemenag membuat buku manasik haji yang lebih ringkas untuk jemaah. Selain itu, diusulkan agar Kemenag merekrut juru masak langsung dari daerah untuk menyiapkan makanan.

“Menu makanan perlu disesuaikan dengan jemaah haji kita,” sarannya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nizar Ali mengakui bahwa pelayanan bimbingan manasik haji kepada jemaah belum optimal. Hal ini terjadi karena petugas pembimbing ibadah masih kurang, sementara waktu pelaksanaan manasik terbatas.

“Bimbingan manasik baru bisa kita laksanakan setelah jemaah melunasi BPIH. Rentang waktu pelunasan BPIH dan keberangkatan jemaah terlalu mepet, selain itu jumlah jemaah sangat besar tidak sebanding dengan petugas pemberi bimbingan. Imbasnya bimbingan manasik kurang optimal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Nizar juga menyambut positif usul perekrutan juru masak dari daerah untuk melayani katering jemaah haji.

“Kita persiapkan nanti tukang masak dari Indonesia dan menunya nusantara. Tahun depan menu makanan kita upayakan buat system zonasi. Misalkan jemaah Sumatera yang berada di sektor 1 menunya Sumatera,” kata Nizar dalam RDP.

Sumber: Detik

Jangan Tertipu, Ini Ciri Travel Umroh Abal-abal

Posted By : sumail/ 89 0

Belakangan banyak travel umrah yang menjadi sorotan karena gagal memberangkatkan jemaahnya. Kasus tersebut terjadi karena beberapa travel diantaranya melakukan penyelewengan dana jemaah untuk kepentingan pribadi, seperti contoh kasus yaitu First Travel dan beberapa travel haji abal-abal lainnya.

Jakarta – Belakangan banyak travel umrah yang menjadi sorotan karena gagal memberangkatkan jemaahnya. Kasus tersebut terjadi karena beberapa travel diantaranya melakukan penyelewengan dana jemaah untuk kepentingan pribadi, seperti contoh kasus yaitu First Travel dan beberapa travel haji abal-abal lainnya.

Lalu bagaimana cara membedakan apakah travel haji dan umrah tersebut abal-abal atau tidak?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji dan umrah Indonesia (Asphurindo) Hafidz Taftazani menjelaskan, paket ibadah saat ini mulai marak ditawarkan berbagai travel di berbagai daerah, namun masyarakat perlu lebih jeli dan teliti untuk mengecek kelengkapan surat legalitas dari izin usaha travel haji dan umrah

“Banyak yang bias kita lihat kalau dia abal-abal, seperti dia tidak memiliki surat resmi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan umrah Kemenag,” kata dia kepada detikFinance, Kamis (4/4/2018).

Meski demikian, agen perjalanan yang punya izin juga belum tentu aman. Perlu diperhatikan pula aspek lainnya seperti legalitas pembayarannya. Sejumlah perusahaan agen perjalanan haji dan umrah bisa terindikasi abal-abal bila rekening pembayarannya tidak sesuai dengan identitas perusahaan travel yang bersangkutan.

“Kemudian ketika menyetor uang untuk umrah atau haji nama rekeningnya tidak sesuai dengan nama perusahaan travel tapi pakai nomor rekeningnya sendiri,” jelas dia.

Selain mengenai rekening tujuan yang tidak sesuai dengan nama perusahaan travel yang dituju, dirinya juga mengatakan bila ada perusahaan yang menawarkan harga yang umrah dan haji di bawah rata-rata, maka patut dicurigai perusahaan tersebut abal-abal.

Hafidz menjelaskan, standar harga untuk 9 hari umrah yaitu sekitar Rp 20 juta. berbeda jika durasi umrah yang dilakukan yaitu 12 sampai 15 hari harganya bisa jauh lebih mahal.

Kemudian travel umrah dan haji yang bertanggung jawab harus memberikan surat rekomendasi resmi kelengkapan administrasi saat membuat paspor bagi jemaah haji. Artinya, bila perusahaan tak memberikan rekomendasi pembuatan paspor, dapat dicurigai perusahaan tersebut adalah travel umrah abal-abal.

Masih soal surat rekomendasi paspor, ia menambahkan, kesesuaian informasi pada surat rekomendasi dengan identitas perusahaan travel umrah yang bersangkutan. Bila identitas yang tercantum tidak sama, calon jemaah patut curiga perusahaan tersebut abal-abal.

“Misalnya kalau mau buat paspor itu surat rekomendasinya harus sama, misalnya jemaah mau buat paspor dari travel A tapi pas dikasih buat rekomendasi buat paspor malah perusahaan B, surat rekomendasinya harus sesuai,” jelas dia.

Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian calon jemaah agar tak bernasib sama dengan korban First Travel.

Sebagai informasi, mungkin masih segar dalam ingatan dari Kasus First Travel yang melakukan penggelapan dana terkait dengan perjalanan umrah. Total ada 63.310 calon jemaah umrah yang gagal berangkat mesti sudah membayar lunas.

Kerugian yang dialami 63.310 orang calon jemaah umrah yaitu sebesar Rp 905.333.000.000.

Dalam persidangan 19 Februari lalu, jaksa memaparkan sejumlah paket perjalanan umrah yang ditawarkan First Travel sejak Januari 2015. Ada paket umrah promo 2017 dengan harga Rp 14,3 juta, paket umrah reguler Rp 26,6 juta, serta paket deluxe dan paket VIP yang harganya Rp 54 juta per orang.

Sementara itu ada pula kasus terbaru yaitu Travel umrah Abu Tour Palembang. Sekitar Rp 109 miliar dana jemaah yang hilang dan tidak diketahui kemana aliran dana tersebut. Total dana ini dihitung sesuai jumlah jemaah yang terdaftar sebanyak 8.325 jemaah. (dna/dna)

Sumber : DetikFinance

Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Menag: Biaya Haji dan Umrah Disesuaikan

Posted By : sumail/ 96 0

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, kebijakan Arab Saudi menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 5% sejak awal 2018 akan membuat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah disesuaikan naik.

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, kebijakan Arab Saudi menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 5% sejak awal 2018 akan membuat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah disesuaikan naik.

Dia mengatakan, sejak Januari 2018 pemerintah Arab Saudi sudah mengimplementasikan aturan baru terkait dengan penarikan pajak PPN dengan tarif 5% terhadap seluruh warganya, maupun kepada warga negara asing (WNA).

Penerapan tarif PPN pajak 5% juga berlaku bagi semua barang termasuk makanan, minuman, pelayanan yang ujungnya berbentuk retribusi bagi Arab Saudi.

“Tidak terkecuali umrah dan haji. Karenanya sudah bisa diperkirakan biaya umrah dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan 5% ini,” kata Lukman di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).

Lukman bilang, Kementerian Agama juga sudah melakukan perhitungan terkait dengan komponen apa saja yang akan naik usai adanya kebijakan penarikan pajak PPN 5% oleh Arab Saudi.

Bahkan, dirinya menegaskan hasil hitungan mengenai komponen perjalanan haji dan umrah itu akan disampaikan kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tentunya nanti kita akan hitung, kami di Kemenag karena fokus pada haji kami sedang mendalami seluruh komponen biaya haji 2018 yang sebentar lagi saya sampaikan ke Komisi VIII untuk dibahas bersama,” tambah dia.

Mengenai estimasi kenaikan biaya haji dan umrah paska kebijakan Arab Saudi tarik pajak 5% ini, Lukman belum bisa menyampaikannya secara pasti. Namun diharapkan tidak besar.

“Kalau pajaknya 5%, kita harap kenaikannya tidak jauh dari itu,” tutup dia. (ara/ara)

Sumber: DetikFinance